News

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR Lolly Martina Martief mengungkapkan, pihaknya membutuhkan sekitar 1.000 biro pegawai PNS baru tahun ini. "Sementara ini biro ...
INFO NASIONAL – Komisi V DPR RI meminta Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Bina Konstruksi dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan ...
Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, melakukan peninjauan langsung ke lokasi rencana penyelenggaraan Sekolah ...
JawaPos.com - Pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka berencana untuk memisah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR ...
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka 6.388 kebutuhan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024. Kesempatan ini terbuka untuk masyarakat Indonesia tanpa dipungut biaya ...
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serah terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR Tahap II kepada Pemerintah Daerah (Pemda ...
JawaPos.com - Tunjangan kinerja atau Tukin di Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara resmi ditetapkan naik. Dalam aturan itu, tukin yang diterima ASN Kementerian ...
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka 6.388 kebutuhan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024. Seluruh kebutuhan ini ditujukan untuk jabatan fungsional yang berkaitan ...
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya menyiapkan big data untuk rantai pasok industri jasa konstruksi nasional sesuai dengan Revolusi Industri 4 ...
TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ipi Maryati menyebutkan pihaknya akan memberikan pembekalan antikorupsi kepada jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan ...
jpnn.com, JAKARTA - Menteri PUPR dan Menkeu melakukan serah terima hibah dan alih status Barang Milik Negara (BMN) tahap II senilai Rp 19,08 triliun. Tercatat tiga kementerian/lembaga yang menerima ...